Editorial Maret
Di tanah yang kita pijak setiap hari, ada denyut yang tak pernah benar-benar berhenti. Pertiwi bukan sekadar hamparan diam; ia bergerak. Ia berputar pada porosnya, mengelilingi matahari, menumbuhkan benih, mengalirkan air, dan menghidupkan musim. Dalam gerak itulah kehidupan berlangsung. Namun hari ini, gerak yang seharusnya harmoni itu tersendat oleh luka yang kita ciptakan.
Kita kerap memaknai bumi sebagai ibu yang sabar, seakan-akan kesabarannya tak berbatas dan penerimaannya tanpa syarat. Namun dalam hakikat keibuan terkandung pula kekuatan: daya untuk menegur, mengguncang kesadaran, dan memulihkan tatanan ketika harmoni dilanggar. Kesabaran bukanlah kepasrahan; ia adalah keseimbangan yang dijaga dengan hukum yang tegas.
Ketika hutan ditebang melampaui daya pulihnya, sungai dipersempit oleh kerak keserakahan, dan tanah dipaksa berproduksi tanpa jeda, Pertiwi tidak sekadar berdiam dalam ratap. Ia merespons dalam bahasa yang lebih purba daripada kata-kata. Krisis iklim, banjir yang datang berulang, kemarau yang memanjang, dan longsor yang meruntuhkan lereng adalah manifestasi dari hukum keseimbangan yang bekerja kembali.
Dalam gerak itu, bumi mengingatkan kita pada satu hal: manusia bukan penguasa alam, melainkan bagian dari jejaring kehidupan yang tunduk pada keteraturan yang sama.
Ketika keteraturan itu dilanggar, alam tidak menghukum, ia hanya memulihkan dirinya. Dan dalam proses pemulihan itu, manusialah yang kerap tak siap menerima akibatnya.
Elegi Pertiwi seharusnya menjadi titik refleksi, bukan akhir dari percakapan. Ratapan tidak boleh berhenti sebagai wacana simbolik. Ia harus diterjemahkan menjadi perubahan konkret dalam cara kita memandang dan mengelola bumi.
Jika pembangunan terus bergerak tanpa arah ekologis yang jelas, maka yang diwariskan kepada generasi mendatang bukanlah kemajuan, melainkan krisis. Sebaliknya, jika hari ini kita berani membenahi arah, maka Pertiwi tidak hanya akan menjadi simbol dalam retorika, tetapi rumah yang tetap layak dihuni.
Sebagai bangsa, kita berdiri di antara dua horizon: modernitas yang menjanjikan percepatan, dan tradisi yang menawarkan kedalaman. Tanpa kebijaksanaan, percepatan berubah menjadi perusakan; tanpa keberanian, kedalaman berubah menjadi nostalgia. Elegi Pertiwi lahir dari kegagalan kita menjahit keduanya.
Barangkali kita perlu kembali bertanya: apa arti kemajuan jika ia mengorbankan tanah yang menopang kehidupan? Apa makna kedaulatan jika pangan, air, dan udara kita bergantung pada sistem yang rapuh? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan romantisme, melainkan fondasi etik bagi masa depan.
Pertiwi tidak meminta kita berhenti membangun. Ia hanya menuntut agar pembangunan tidak menjadi bentuk lain dari pengingkaran. Ia meminta agar kita mengingat bahwa setiap jengkal tanah memiliki sejarah, setiap pohon memiliki peran, dan setiap generasi memiliki hutang pada yang akan lahir.
Elegi ini belum menjadi nyanyian duka terakhir. Ia masih bisa berubah menjadi himne harapan—jika kita memilih untuk mendengar, bukan sekadar menguasai; untuk merawat, bukan sekadar memanfaatkan.
Salam Peradaban
Lisa Febriyanti, Editor in Chief
