KALPATARA.ID – The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) melakukan audiensi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang diselenggarakan secara daring terkait hasil penelitian Partisipasi Perempuan dalam Program Perhutanan Sosial.
Melalui siaran pers yang dilansir The Indonesian Institute, Kemendes PDTT diwakili Direktur Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan, Muhammad Fachri, menyatakan bahwa Program Perhutanan Sosial membutuhkan kolaborasi dan sinergi dari lintas Kementerian dan Lembaga (K/L), serta mengikutsertakan pihak-pihak lain seperti sektor usaha, kelompok masyarakat sipil, akademisi, dan media massa.
“Saat ini perlu penguatan harmonisasi gerak antar K/L dalam mensukseskan Program Perhutanan Sosial. Jangan sampai kita bekerja sendiri-sendiri, tidak bekerjasama. Padahal jika kita melakukan kerjasama, maka hasilnya akan lebih baik untuk program ini,” kata Fachri.
Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur Eksekutif TII mengungkapkan, penelitian memperlihatkan bahwa implementasi Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Garut masih belum optimal.
Hasil riset TII mencatat sejumlah tantangan seperti dalam komunikasi, ditemukan masih adanya tantangan koordinasi antar K/L maupun antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
Tantangan lainnya juga terjadi pada aspek sumber daya, struktur birokrasi, hingga disposisi atau sikap yang menghambat optimalisasi dan akselerasi Program Perhutanan Sosial.
“Partisipasi perempuan masih minim partisipasi di segala lini, mulai dari keangggotan hingga kepengurusan hingga kepemimpinan,” ujar Adinda.
Penelitian ini juga merekomendasikan agar dibentuk KTH khusus perempuan; memberikan ruang partisipasi dan peran yang bermakna bagi perempuan dengan dukungan peningkatan kapasitas di KTH.
Selain itu mendorong kolaborasi multipihak dan sinergi para pemangku kepentingan untuk mengakselerasi program ini, hingga mendorong pelaksanaan program dan pendamping Program Perhutanan Sosial yang berperspektif gender, pemberdayaan ekonomi, serta pelestarian lingkungan, yang melibatkan berbagai pihak.***